KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
PARAMARIBO

 

SEJARAH SINGKAT REPUBLIK SURINAME


      Wilayah Suriname mulai dikenal luas sejak abad ke 15, yaitu ketika bangsa-bangsa imperialis Eropa berlomba menguasai Guyana, suatu dataran luas yang terletak di antara Samudera Atlantik, Sungai Amazone, Sungai Rio Negro, Sungai Cassiquiare dan Sungai Orinoco. Semula dataran ini oleh para ahli kartografi diberi nama Guyana Karibania (Guyana yang berarti dataran luas yang dialiri oleh banyak sungai dan Karibania dari kata Caribs yaitu nama penduduk asli yang pertama kali mendiami dataran tersebut).
      Dalam suatu cerita fiktif “El Dorado”, Guyana digambarkan sebagai suatu wilayah yang kaya akan kandungan emas. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa cerita fiktif tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong orang-orang Eropa untuk bersaing  menguasai Guyana.
      Pada tahun 1449 pelaut Spanyol, Alonzo de Hojeda dan Juan de la Cosa berlayar menyusuri pantai timur laut Amerika Selatan, yang saat itu mereka sebut Wild Coast, dan  mendarat di wilayah Guyana. Vincent Juan Pinzon kemudian menguasai Guyana atas nama Raja Spanyol. Selama abad ke 16 dan 17, Guyana dikuasai secara silih berganti oleh Spanyol, Belanda, Inggris, Perancis dan Portugal.
      Pada tahun 1530 Belanda mendirikan pusat perdagangan pertama di dataran tersebut. Pada tahun 1593 raja Spanyol mengambil alih dan menguasai Guyana hingga tahun 1595, yaitu ketika para bangsawan Inggris datang dan mulai mengusai daerah-daerah pantai.  Sementara itu, Belanda mulai mengembangkan perdagangannya secara bertahap di daerah pedalaman.Daerah Guyana sepenuhnya jatuh ke tangan Inggris sejak tahun 1630 hingga tahun 1639.
      Pada tahun yang sama Belanda berhasil menguasi kembali sebagian besar Guyana sedang Perancis menguasai daerah-daerah disamping sungai Suriname.  Akibat dari persaingan tersebut, wilayah Guyana saat ini terbagi menjadi lima bagian yaitu Guyana Espanola (bagian dari Venezuela sekarang); Inglesa (Guyana sekarang);  Holandesa (Suriname); Francesa (Cayenne) dan Portuguesa (bagian dari wilayah Brazil).  Suriname terletak dibagian tengah dari wilayah Guyana yang telah terbagi-bagi tersebut, terbentang antara dua derajad hingga enam derajad Lintang Utara, dan antara 54 derajad hingga 58 derajad Bujur Barat dengan luas wilayah kurang lebih 163.800 kilometer persegi. Batas bagian timur wilayah Suriname adalah S. Marowijne yang memisahkan Suriname dengan Cayenne; di bagian selatan terdapat deretan pengunungan Acarai dan Toemoe hoemak yang memisahkan Suriname dengan wilayah Brazil. Di bagian barat berbatasan dengan wilayah Guyana yang ditandai oleh aliran Sungai  Corantijne, sementara di bagian utara dibatasi oleh garis pantai Samudera Atlantik.
      Pada tahun 1651 Suriname diserang oleh Inggris dan sejak saat itu menjadi wilayah kekuasaan Inggris hingga penandatangan pejanjian perdamaian Breda pada tahun 1667. Berdasarkan perjanjian perdamaian itu, Suriname menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Namun Inggris kembali memasuki Suriname pada tahun 1781 hingga 1783 dan Suriname kemudian dijadikan daerah protektorat Inggris dari tahun 1799 hingga 1802. Melalui  perjanjian Amiens, 27 Maret 1802, Suriname, Barbice, Demerary dan Essquibo berada di bawah kekuasaan Belanda, namun setahun kemudian Inggris kembali merebut wilayah-wilayah itu dan sejak tahun 1804 Suriname menjadi koloni Inggris dengan sebutan the British Interregnum.
      Selama Suriname berada dibawah kekuasaan Inggris, situasi ekonomi Suriname mengalami kemunduran. Penyebab utama adalah pelarangan perdagangan budak, sementara kebun - kebun masih sangat memerlukan tenaga buruh untuk dikelola. Selanjutnya melalui perjanjian London pada tanggal 13 Agustus 1814 dan diratifikasi dalam perjanjian Viena, Suriname dikembalikan lagi kepada pihak Belanda. Kepemerintahan Suriname dipimpin langsung oleh seorang gubernur dengan didampingi oleh sebuah dewan kepolisian yang bertugas sebagai penasehat gubernur.
      Dengan dihapusnya perbudakan pada tanggal 1 Juli 1863, kehidupan ekonomi  semakin tidak menentu. Pada tahun 1870, pemerintah Belanda menanda tangani sebuah perjanjian  dengan Inggris untuk mendatangkan imigran asing ke Suriname. Perjanjian ini diimplementasikan secara resmi  pada tahun 1873 sampai 1914, dimana rombongan imigran hindustan pertama dari India didatangkan. Kedatangan rombongan berikutnya adalah para imigran dari Jawa pada tahun 1890.
     Seiring dengan ditempatkannya para imigran di sektor perkebunan, Suriname mengalami kemajuan pula dalam beberapa bidang lainnya. Telekomunikasi, pembuatan jalan raya dan pembukaan  jalur hubungan laut langsung antara Suriname dengan Belanda merupakan contoh.
      Pecahnya perang dunia pertama tidak mempengaruhi situasi ekonomi-politik Suriname. Pada tanggal 15 Desember 1954, pemerintah Belanda bersama beberapa wakil dari Suriname menandatangani sebuah memorandum yang isinya  rencana pengakhiran penjajahan. Dalam sebuah konferensi meja bundar pada tahun 1961, para wakil Suriname yang dipimpin oleh  Perdana  Menteri Pengel menuntut dibentuknya sebuah pemerintahan sendiri. Tuntutan itu semakin menjadi setelah didirikannya beberapa parpol  yang dibentuk pada dasawara itu, semakin gencar menyampaikan tuntutan agar Suriname diberikan kebebasan penuh secepatnya
      Tuntutan ini ditanggapi secara serius dengan diadakannya sebuah konferensi di Belanda pada tahun 1970. Konferensi ini diadakan untuk membicarakan persiapan pelepasan Suriname sekaligus menyusun kabinet yang terdiri dari wakil wakil partai. Suriname selanjutnya menjadi negara merdeka sejak tanggal 25 Nopember 1975. Walaupun demikian, perekonomian negara yang baru merdeka ini tetap sangat tergantung pada bantuan pembangunan Belanda.
 Pada tanggal 25 Pebruari 1980, lima tahun setelah kemerdekaannya, Suriname diguncang oleh gejolak politik, yaitu dengan terjadinya kudeta yang dilancarkan oleh pihak militer. Peristiwa kudeta ini telah mengakibatkan jatuhnya Pemerintah Demokrasi Parlementer pertama sejak kemerdekaan Suriname. Situasi menjadi semakin panas dengan tampilnya penduduk suku Bushnegro dan Amerindian yang tinggal di daerah-daerah pedalaman, sebagai penentang utama kekuasaan pihak militer. Sekitar 35.000 penduduk Bushnegro dan 6500 Amerindian telah menjadi pelaku utama pemberontakan terhadap penguasa  militer.
      Kelompok-kelompok militan dari kedua golongan itu, kelompok Mandela (Bushnegro) dibawah pimpinan mantan anggota militer Ronny Bruswijk dan kelompok Tukayana Amazones (Amerindian) secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan pemberontakan dan sabotase untuk menentang rejim militer yang berkuasa. Sebagai reaksi terhadap pemberontakan tersebut, pada tanggal 8 Desember 1982 pihak militer melakukan penembakan terhadap 15 tokoh demonstran.
Peristiwa ini telah mengakibatkan dihentikannya bantuan pembangunan Belanda kepada Suriname, yang berdampak semakin buruknya kondisi perekonomian Suriname. Puncak dari konflik bersenjata tersebut terjadi pada tahun 1986, yaitu ketika Pihak  Militer terpaksa harus berhadapan dengan pemberontak Bush Negro yang telah bersatu dan menamakan dirinya Jungle Commando. Sementara itu, dalam tahun yang sama kelompok Amerindian juga meningkatkan aksi pemberontakannya. Kemelut ini telah mengakibatkan sekitar 7000 orang Bushnegro melarikan diri ke Cayenne (Guyana Perancis) dan meminta suaka politik kepada pemerintah setempat.
      Pemerintah militer diakhiri dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum pada bulan Nopember 1987, yang telah mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada golongan sipil. Namun demikian, pemerintahan hasil pemilu ini tidak berjalan lama. Pada bulan Desember 1990, pihak militer kembali melancarkan kudeta tidak berdarah yang dikenal dengan sebutan Kudeta Telpon, akibatnya pemerintah yang demokratis kembali lumpuh. Pihak militer kemudian membentuk Pemerintah Sementara yang salah satu tugasnya adalah mempersiapkan Pemilihan Umum yang demokratis.
      Pada bulan Mei 1991, Pemerintah Sementara telah berhasil menyelesaikan tugasnya, yaitu dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum. Namun hasil Pemilihan Umum kali ini tidak sesuai dengan harapan militer, karena kemenangan berada di tangan golongan sipil.
      Pada bulan September tahun yang sama, telah terbentuk pemerintah yang baru, dan Drs. R.R. Venetiaan telah terpilih sebagai Presiden dan dengan demikian, maka berakhirlah kekuasaan militer.
      Langkah terpenting yang segera diupayakan oleh Pemerintah Venetiaan adalah melanjutkan usaha-usaha kearah perdamaian yang telah dirintis oleh pemerintah sipil sebelumnya. Hal ini tentunya merupakan tugas berat bagi pemerintah yang baru terbentuk tersebut, terutama karena kondisi ekonomi dan keuangan Suriname yang sangat memprihatinkan, sebagai akibat dari kemelut politik yang berkepanjangan. Dalam melaksanakan upaya perdamaian tersebut, Presiden R.R. Venetiaan telah membentuk suatu Komisi Khusus yang akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi terkait lainnya.
      Dalam Pemilu Mei 1996 koalisi New Front dari Presiden Venetiaan mengalami kemunduran dan pemerintahannya digantikan oleh calon dari oposisi J. Wijdenbosch (NDP) dan Radakishun (VHP), yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.